Kader PDIP Majalengka Langgar Indisipliner, Ketua DPC Lapor ke DPP !

MAJALENGKA, PUSTAKAWARTA.COM - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Majalengka, Karna Sobahi, mengungkapkan dugaan pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh empat kader PDIP Kabupaten Majalengka. Pelanggaran ini terjadi dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dan dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap instruksi partai.

DPC PDIP Majalengka telah mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta pada 9 Januari 2025. Selain itu, keempat kader yang bersangkutan juga telah menerima surat panggilan untuk menghadiri sesi klarifikasi di DPP.

"Ya, sesuai arahan partai, jika ada kader yang melanggar aturan indisipliner, kita harus menegakkan aturan partai," tegas Karna Sobahi kepada media saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-52 PDIP di Gedung DPC PDIP Majalengka, Jumat, 10 Januari 2025.

Karna menyebutkan, keempat kader yang diduga melanggar adalah Hamzah, Tris, Eti, dan Reza. Mereka dianggap tidak mematuhi instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP dalam konteks Pilkada 2024.

Ia menjelaskan, pelanggaran tersebut telah didokumentasikan dengan bukti yang lengkap dan diserahkan kepada DPP.

"Nah, momentum kemarin memang ada beberapa kader yang tidak 'manut' pada instruksi Ketua Umum. Faktanya ada, dan kami diminta untuk menyampaikan fakta tersebut. Surat sudah kami kirimkan ke DPP, dan mereka diminta hadir pada 9 Januari 2025 untuk memberikan klarifikasi," ujar Karna.

Lebih lanjut, Karna menegaskan bahwa partai berbicara berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan secara detail.

"Semua data sudah ada. Kami berbicara berdasarkan fakta yang ada," tegasnya lagi.

Dugaan pelanggaran ini menjadi perhatian serius bagi PDIP, terutama menjelang tahun politik 2025. Sebagai partai besar, PDIP sangat menekankan pentingnya disiplin dan loyalitas kader terhadap arahan serta keputusan partai.

Langkah tegas DPC PDIP Majalengka ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga marwah partai dan memastikan bahwa seluruh kader tetap berkomitmen pada aturan yang telah ditetapkan.

Pelanggaran semacam ini tidak hanya menjadi ancaman bagi soliditas internal partai, tetapi juga bisa memengaruhi citra PDIP di tengah masyarakat.

Loyalitas sebagai Pilar Utama Partai

Karna Sobahi mengingatkan bahwa loyalitas dan kedisiplinan adalah pilar utama dalam perjalanan politik PDIP. Ia berharap bahwa langkah yang diambil ini menjadi pelajaran bagi seluruh kader agar senantiasa menjaga komitmen terhadap partai.

"Sebagai kader, kita memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan menjalankan instruksi partai. Tanpa loyalitas, keberlangsungan dan kekuatan partai bisa terganggu," pungkas Karna.

Keputusan final terkait sanksi atau langkah lanjutan terhadap keempat kader tersebut akan ditentukan oleh DPP PDIP setelah sesi klarifikasi dilakukan. (*)